PAK OGAH DAN KEGAGALAN REPRESENTASI POLITIK KAUM PINGGIRAN DI KOTA YOGYAKARTA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pak ogah sebagai kaum pinggiran/marginal dalam memperjuangkan hak-haknya, kegagalan representasi serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penangan serta pembinaan Pak Ogah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif, mengunakan pendekatan etnografi, lokasi penelitian di Yogyakarta, Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan data informan 7 orang, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara mendalam dan Dokumentasi. Serta Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Serta Keabsahan data menggunakan credibilitiy Kesimpulan pada penelitian ini yaitu tidak adanya hal secara teknis yang mengatur tentang pelarangan Pak Ogah, bagaimana pemberian sanksi dan pembinaannya, maupun proses lain yang harus dilakukan setelah menertibkan Pak Ogah menjadi kendala bagi satpol PP beserta dinas sosial dalam meningkatkan efektivitas penertiban serta menciptakan program tentang aksi Pak Ogah dijalan raya. Karena fokusnya dinas sosial masih di gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar dan akan menangani apabila ada laporan dari masyarakat. Pada awalnya kehadiran Pak Ogah turun ke jalan bertujuan untuk menghindari kemacetan. Tetapi kenyataannya, seringkali keberadaan mereka membuat kemacetan Panjang. Di sejumlah ruas jalan ada yang sudah dipasang rambu-rambu resmi, seperti di jalur putar balik, membuat keberadaan mereka kurang bermanfaat. Dan masih banyaknya terjadi Premanitas dan perebutan lahan perempatan jalan membuat para Pak Ogah harus memberi sejumlah uang untuk keamanan mereka dalam bekerja. Selanjutnya belum terpenuhinya hak-hak seperti hak sosial, ekonomi serta politik Pak Ogah, seperti akses publik, Pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar sandang dan pangan. Rekomendasi untuk dinas perhubungan untuk menjadikan Pak Ogah sebagai SUPELTAS (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) sehingga Pak Ogah tidak lagi meminta insentif dari pengedara karena sudah dibina, dilatih serta diberdayakan oleh dinas perhubungan.