Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Arief Rachman Hakim, Fernandes Simangunsong

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pola koordinasi pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat koordinasi tersebut, serta mengetahui upaya apa yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pemberian BLT DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Teori yang digunakan adalah teori koordinasi menjelaskan bahwa koordinasi meliputi 5 (lima) indikator yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, dan terakhir kontuinitas perencanaan. Metode penelitian nya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yakni: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya, antara lain: Sekretaris Daerah, Ketua Komisi 1 DPRD, Asisten 1 Sekretariat Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Labuan Amas Selatan, Camat Batang Alai Utara, Kepala Desa Lubunganak dan Kepala Desa Banua Kepayang. Terdapat faktor pendukung seperti : adanya pengawasan pemerintah, peran aktif RT/RW dan kerjasama yang baik antar pelaksanaan di desa, serta peran serta masyarakat umum dalam mensukseskan program tersebut. Faktor penghambatnya diketahui adanya salah paham dan kurang lancarnya komunikasi akibat tidak ada jaringan komunikasi, serta adanya perbedaan persepsi di dalam masyarakat.


Keywords


Koordinasi Pemerintahan; Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD); Pemerintahan Desa;

Full Text:

PDF

References


Ema. (2020). prokal.co. Diambil kembali dari prokal.co: https://kalsel.prokal.co/read/news/33086-tak-kebagian-blt-warga-curhat-ke-dprd/6

Jannah, T. N. (2018). Keberpihakan Negara Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan. Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 211-232.

Peni, A. T. (2019). Koordinasi lingkup organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata kota kupang. Journal of Business Studies, 18 - 34.(t.thn.).

Pertiwi, E. (2020, Juni 6). Tribun hulusungaitengah.com. Diambil kembali dari TribunNews.com: https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/06/06/camat-batara-kabupaten-hst-pastikan-tak-ada-penerima-bantuan-ganda

Simangunsong, F. R. (2016). Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 67-84.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa




DOI: https://doi.org/10.47134/villages.v2i2.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa


Editorial Office:

Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

 

JournalStories Main logo