Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi

Wawan Kokotiasa

Abstract


Pengaturan otonomi desa dalam Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya untuk merespon proses globalisasi. Tulisan ini mendiskusikan korelasi antara implementasi otonomi desa yang memberi peluang pembangunan desa lebih berdaya dan mandiri dengan pengaruh globalisasi yang sudah menyentuh kehidupan masyarakat desa. Pengaruh proses globalisasi terhadap implementasi otonomi desa dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, otonomi desa merespon globalisasi dengan mengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun dan mengembangkan ekonomi di desa. Sedangkan dalam pengertian negatif, otonomi desa telah termarjinalkan dan tertekan dalam system kapitalis dan mekanisme pasar yang menggurita.


Keywords


Otonomi Desa, Globalisasi, Pembangunan

Full Text:

PDF

References


___________, (2007). Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta.

___________. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.

Dahlan Thaib. (2000). Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Debora Sanur Lindawaty, Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina, Politica Vol. 3, No. 2, November 2012.

Kansil, C.S.T. (1991). Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Dilengkapi dengan pemerintah desa dan pembangunan desa, Rineka Cipta, Jakarta.

Kushandajani, Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa, Yustisia Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015.

Lili Rasjidi, Wiyasa Putra, (2003).Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju Bandung.

Mansour Fakih,Neolibelarisme dan Globalisasi, Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004

Meri Yarni, Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Inovatif Volume VII Nomor II Mei 2014.

Mohtar Mas’oed, (1994). Negara, Kapital dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muhammad Asfar, (2001). Implementasi Otonomi Daerah, CPPS-Pusdeham, Surabaya.

Ni’matul Huda, (2014). Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), FH UII Press, Yogyakarta.

Nyimas Latifah Letty Azizi, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Volume 13 No. 2 Desember 2016.

Robby Darwis Nasution, Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development), Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 20 No. 1, Juni 2016

Suhardi Suryadi, (2007). Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadillan untuk Rakyat, ctk pertama, LP3ES, Jakarta.

Wasisto Raharjo Jati, Globalisasi dan Kemiskinan Desa: Analisa Struktur Ekonomi Politik Pedesaan, Jurnal Penelitian Politik , Volume 11 No. 2 Desember 2014.

Widjaja HAW., (2014). Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa


Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Editorial Office:

Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184