Implementasi Kebijakan Keistimewaan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Studi Penelitian tentang Penataan Kelembagaan Asli di Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bantul)

Sutrisno Sutrisno, Syakdiah Syakdiah, Retno Kusumawiranti

Abstract


Dalam proses penataan kelembagaan, banyak mengalami hambatan atau kendala dimasing–masing kota/ kabupaten khususnya yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kesempatan pelaksanaan rapat kegiatan perumusan Peraturan Daerah yang seharusnya diikuti atau dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, namun pasti ada saja yang tidak hadir. Implementasi Kebijakan  Penataan Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul, DIY telah berjalan meskipun tidak sesuai dengan harapan namun dibandingkan dengan kabupaten / kota yang lain masih cukup baik, dengan bukti (1) Tingkat Kepatuhan Pelaksana Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, sudah menjalankan tugas, namun ada saja yang tidak bisa menghadiri rapat dikarenakan ada ketugasan lain yang tidak bisa ditingalkan, (2) Tingkat keterlibatan masyarakat yang ikut berperan serta dan mendukung program kebijakan penataan kelembagaan asli kabupaten Bantul, (3) Terbentuknya unit organisasi baru, staf pelaksana dan penjabaran tujuan kebijakan, dan (4) Dana keistimewaan Yogyakarta dikucurkan melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pemerintah Kabupaten Bantul, harus mematuhi aturan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  yang diberikan mandat kepada Biro Organisasi setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


Keywords


Implementasi Kebijakan; pemerintah daerah; kabupaten bantul

Full Text:

PDF

References


Abdul Solihin Wahab. (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

AG Subarsono. (2009). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Akib, A. A. P., Munasir, Z., Kurniati, N., (2010). Alergi-Imunologi Anak. Jakarta: IDAI.

Anderson, James E. (1979). Public Policy Making, Holt, Rinehart and Winston, New York.

Bogdan dan Taylor, (1975) dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remadja Karya.

Bungin, Burhan. (2013). Metode penelitian sosial & ekonomi ; format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran, edisi pertama. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Dye, Thomas R. (2005). Understanding Public Policy. Eleventh Edition, New Jersey: Perason Prentice Hal

Gordon, George, J,(1986). Public Administration In America, (ed.2th). New York:St. Martin’s Press.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media.

Keban, Yeremias T. (2015). Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua. Yogyakarta : Gaya Media

Pasolong, Harbani. (2011).Teori Adiministrasi Publik.Bandung: Alfabeta

Pasolong, Harbani. (2013).Teori Adiministrasi Publik.Bandung: Alfabeta

Quade, E.S. (1984). Analysis For Public Decisions, Elsevier Science Publishers, New York.

Ripley, Randall B. (1985). Policy Analisis in Political Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago.

Sugiono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 1.

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.




DOI: https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa


Editorial Office:

Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

 

JournalStories Main logo