Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Swedy Beach di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka

Fitri Syawalia; Taslim Fait; Nadila Insira; Dewi Sartika; Sultan Abadi

doi:10.47134/villages.v7i2.513

Authors

Fitri Syawalia Universitas sembilanbelas November kolaka
Taslim Fait Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Nadila Insira Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Dewi Sartika Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Sultan Abadi Universitas Sembilanbelas November Kolaka

DOI:

https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.513

Keywords:

Kinerja Pemerintah Desa, Pengembangan Pariwisata, Pantai Swedy, Bumdes, Kolaka

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Pemerintah Desa Tambea dalam pengembangan Pantai Swedy sebagai objek wisata di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan narasumber yang terdiri dari pejabat desa, pengelola objek wisata, dan warga Desa Tambea. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam mengembangkan Pantai Swedy belum optimal. Dari segi efisiensi, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih rendah, dan fasilitas umum belum mengalami perbaikan yang signifikan. Mengenai efektivitas, perhatian yang diberikan oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pengelolaan kawasan wisata dinilai kurang memadai, sehingga kebutuhan fasilitas belum terpenuhi. Dari segi keadilan, transparansi dalam pengelolaan kawasan wisata belum diterapkan secara efektif, dan fasilitas yang tersedia masih terbatas. Sementara itu, dalam hal responsivitas, pengembangan pariwisata belum mampu menarik banyak pengunjung akibat kurangnya transparansi pengelolaan serta status proyek pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata yang belum selesai. Secara keseluruhan, pengelolaan Pantai Swedy memerlukan perbaikan agar dapat mewujudkan pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.

References

Berikut adalah daftar pustaka yang telah dirapikan, disatukan kata-kata yang sempat terpotong, dihapus entri yang ganda (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), dan diurutkan secara alfabetis (A - Z):

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 6(4), 408–424. https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90004-5

Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi. PUSPAR UGM & Andi.

Dwiyanto, A. (2008). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Hardiansyah. (2018). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 1–17.

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. Van Nostrand Reinhold.

Kristiningrum, E., & Efendi, A. (2020). Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes berbasis potensi lokal. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 24(2), 115–130. https://doi.org/10.22146/jkap.57210

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Kedua). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Murniati. (2008). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Noor, M. (2012). Membangun desa: Kisah sukses komunitas membangun dari bawah. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 1(2), 1–18.

Nugraha, N. (2020). Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Potura Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka. Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

Pearce, P. L. (2005). Tourist Behaviour: Themes and Conceptual Schemes. Channel View Publications.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland (3rd ed.). University of California Press.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Putri, R. A., & Setiawan, B. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes dalam pengembangan wisata desa di Sulawesi. Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, 3(1), 45–58.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.

Riskayana. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Karsut di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). Management (11th ed.). Pearson Education.

Santoso, P. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari berbasis kearifan lokal di Indonesia Timur. Jurnal Pariwisata Indonesia, 16(2), 89–105.

Sinaga, O., & Darmawan, D. (2019). Efektivitas program dana desa dalam peningkatan infrastruktur wisata di desa-desa terpencil. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 27(1), 67–82.

Sugiama, A. G. (2011). Ecotourism: Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi Alam. Guardaya Intimarta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sunarso. (2019). Efektivitas BUMDes dalam pengelolaan aset wisata desa: Studi kasus di Kabupaten Sleman. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan, 7(1), 33–49.

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. Tourism Management, 21(6), 613–633. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. UNDP.

Wahab, S. (2003). Manajemen Kepariwisataan. PT Pradnya Paramita.

Wardhana, A., & Prasetyo, E. (2022). Analisis kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan pesisir. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 14(3), 210–228.

Wibowo, E. (2016). Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa: Studi pengembangan wisata pantai. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 101–118.

Wijaya, H. A. S. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 4(2), 119–138.

Wondoamiseno, R. (2014). Kebijakan otonomi desa dan pengembangan potensi lokal di Sulawesi Tenggara. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 1(1), 55–70.

Yoeti, O. A. (1997). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. PT Pradnya Paramita.

Zakaria, F., & Suprihardjo, R. (2014). Konsep pengembangan kawasan desa wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Jurnal Teknik ITS, 3(2), C245–C249.