Analisis Peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
DOI:
https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.476Keywords:
Peran, Balitbangda, Rekomendasi Kebijakan, Kebijakan Berbasis BuktiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yang mencakup dimensi kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan publik berbasis bukti belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2024, Balitbangda menghasilkan 11 kajian, namun hanya 2 kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Pada dimensi kewenangan, Balitbangda telah melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada dimensi tujuan, lembaga telah berupaya menghasilkan kajian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, pada dimensi pelaksanaan tugas, proses penyusunan kajian telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait. Namun, pada dimensi tanggung jawab masih ditemukan kelemahan, terutama dalam aspek evaluasi, monitoring, dan pengendalian mutu hasil kajian sehingga berdampak pada rendahnya implementasi rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, evaluasi, serta peningkatan kualitas hasil kajian agar rekomendasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah.
References
Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). https://www.academia.edu/download/89412237/Instrumen_Pengumpulan_Data.pdf
Aliyah, Z. F. (2026). Peran badan penelitian dan pengembangan daerah dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah (Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung). https://digilib.unila.ac.id/98138/
Alkat, E. (2026). Gaya kepemimpinan transformasional dalam penguatan penelitian dan inovasi daerah (Studi di Balitbangda Provinsi Lampung). https://digilib.unila.ac.id/96591/
Amelia, T. (2023). Evidence-based policy melalui pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung (Rekomendasi kebijakan tentang model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen sumber daya manusia). https://digilib.unila.ac.id/75819/
Ardiansyah, Risnita, & Jailani, S. M. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2).
Arifin, M. Z., & Sakti, A. B. (2017). Peran strategi badan penelitian dan pengembangan Kota Magelang dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah. In The 6th University Research Colloquium 2017.
Asmara, A. Y. (2017). Pentingnya riset kebijakan dalam pembuatan kebijakan unggul di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(1), 37–46.
Balitbangda Provinsi Lampung. (2025). Rencana strategis Balitbangda Provinsi Lampung 2025–2029.
Betris, O. A. (2026). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi di organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2024. https://digilib.unila.ac.id/96429/
Darmawansyah, R. (2017). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(3).
Davies, H., Nutley, S., & Smith, P. (2004). What works? Evidence-based policy and practice in public services. The Policy Press.
Dinworo, A. S. (2013). Peran institusi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan (Studi pada bidang penelitian dan pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik). Journal Publika, 1(2).
Dunn, W. N. (1994). Pengantar analisis kebijakan publik (2nd ed.). Prentice-Hall.
Fitrianto, Y., Bintoro, R. F. A., & Hapsari, P. (2024). Optimalisasi peran lembaga penelitian dan pengembangan di daerah. In Prosiding Seminastika (Vol. 5, No. 1).
Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Hasanah, A. U., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron, B. (2024). Tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pembentukan tim Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 7(1), 99–118.
Intan Dwi, D. R. (2025b). Efektivitas perencanaan rencana induk kelitbangan (Studi kasus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung). https://digilib.unila.ac.id/84141/
Iriawan, H. (2024). Teori kebijakan publik (Z. R. Bahar, Ed.; 1st ed.). Penerbit Litnus.
Kiayi, Z. (2024). Peran aparat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Kaidundu Kecamatan Bulawa. Artikel Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 1–24.
Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, 4(48).
Lestari, A., & Lestari, A. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kecamatan Baolon Kabupaten Tolitoli. Jurnal Sektor Publik (JSP), 1(1).
Maramis, A. P. P. M., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Governance, 1(1).
Muhamad, F. S. (2024, October 8). BRIN tekankan “evidence-based policy” untuk kebijakan berkelanjutan. ANTARA.
Muryanto, F., & Djaja, D. K. (2025). Analisis efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana alam di Indonesia. Economics and Digital Business Review, 6(2), 1276–1281.
Pratama, R. A., Pratama, H. O., Gustiana, I., Saputra, A., & Nasor, M. (2025). Analisis kebijakan dalam kepemerintahan daerah. UNISAN Jurnal, 4(8), 120–130.
Qomaruddin, Q., & Sa’diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84.
Ramadhani, G. C., & Sudibyo, D. P. (2024). Evidence based policy formulation dalam perumusan prioritas pembangunan Kota Surakarta (Studi kasus revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug Solo Safari). Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 4(2), 214–230.
Sagita, N. I., Centia, S., Taryana, A., & Asiah, N. (2024). Peran litbang dalam pengambilan kebijakan strategis dan pemecahan masalah di Kota Bandung. Kajian Inklusif Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Menyongsong Era Society 5.0, 1.
Satyawati, S. Q., & Fitria, Y. (2025). Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi untuk good governance di Kecamatan Teluk Bayur. Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (JASTAKA), 5(1).
Sihaloho, E. R., Winarti, N., & Putra, A. (2024). Peran Dinas Pendidikan dalam menangani kesenjangan pendidikan masyarakat pesisir di Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJ), 1(1).
Solahudin, D. S., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi peran litbang dalam mewujudkan kegiatan litbang satu pintu di Kota Bandung. Jurnal Administrasi Pemerintahan, 2(2).
Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta.
Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. Jurnal Edu Research, 5(3).
Syafrizal, M., Harmono, H., Saifuddin, R., & Mutaqim, Z. (2018). Sistem inovasi daerah (SIDA): Agroekowisata Lampung. https://balitbangda.lampungprov.go.id/berkas/uploads/Buku%20sida%20Agroekowisata%20Lampung.pdf
Tajuddin, M. S., Silomba, A., & Massyat, M. (2021). Peranan badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Mamasa. Journal Peqguruang, 3(2).
Wahyuni, T., & Aziza, T. N. (2017). Upaya penguatan badan penelitian dan pengembangan Kota Samarinda pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Jurnal Borneo Administrator, 13(3).
Warahmah, M., & Jailani, M. S. (2023). Pendekatan dan tahapan penelitian dalam kajian pendidikan anak usia dini. DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(2), 72–81.
Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi antar-lembaga pemerintah dan efektivitas kebijakan sejahtera. Sibatik Journal, 4(7).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Aliyah Zahra Fitri, Andri Marta, Kris Ari Suryandari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This journal is based on the work at https://villages.pubmedia.id/index.php/villages under license from Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. You are free to:
- Share – copy and redistribute the material in any medium or format.
- Adapt – remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms, which include the following:
- Attribution. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- ShareAlike. If you remix, transform or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions. You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Information for authors
The author should be aware that by submitting an article to this journal, the article's copyright will be fully transferred to Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. Authors are allowed to resend their manuscript to other journals or intentionally withdraw the manuscript only if both parties (Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa and Authors) have agreed on the issue. Once the manuscript has been published, authors are allowed to use their published article under Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa copyrights.
All authors are required to deliver the agreement of license transfer once they submit the manuscript to Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. By signing the agreement, the copyright is attributed to this journal to protect the intellectual material for the authors. Authors are allowed to share, copy and redistribute the material in any medium and in any circumstances.
• Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa is licensed under an International License
