Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon

Hesti Nauli Fitri Agasya, Muhammad Jatnika

Abstract


Pemerintah Desa Pamengkang sesungguhnya telah mulai menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi serta laporan keuangan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun mengevaluasi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terukur hanya dari pengelolaan keuangan, pertanyaan seperti Apakah anggaran yang digunakan  telah mendukung sepenuhnya visi misi Pemerintah Desa ?, Apakah target yang ditetapkan selaras dengan lingkungan Pemerintahan di sekitarnya serta level Pemerintahan diatasnya yaitu Kecamatan/Kabupaten? Serta pertanyaan terkait kinerja sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan lainya tidak dapat terjawab hanya dengan menilai pengelolaan keuangan, namun perlu meninjau komponen  perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas keuangan secara paralel dan utuh. Hal –hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berkorelasi dan disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja, pada Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dikenal dengan istilah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.  Melalui penelitian ini penulis bermaksud mengungkap urgensi penerpan Sistem AKuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Pamengkang untuk mewujudkan Good Governance. 


Keywords


Akuntabilitas, SAKIP, Good Governance

Full Text:

PDF

References


(ald/HUMAS MENPANRB). 2021. “SAKIP Desa, Implementasikan Reformasi Birokrasi Dari Level Desa.” menpan.go.id. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sakip-desa-implementasikan-reformasi-birokrasi-dari-level-desa (May 12, 2021).

Badruzaman, Jajang, and Irna Chairunnisa. 2012. “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan Good Governance.” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 7(1): 1–22.

Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono, and M. Achsin. 2017. “Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan Good Governance (Studi Empiris Pada SKPD Di Kabupaten Lumajang).” Jurnal Ilmiah Akuntansi 1(2): 151–66.

Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mahsyar, Abdul. 2011. “Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik.” Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 1(2): 81–90.

Nurkhamid, Muh. 2008. “Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.” Jurnal Akuntansi Pemerintah. 3(1): 45–76.

Peraturan Bupati Cirebon. 2010. “Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan.”

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon. 2015. “Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.” : 49.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2010. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.” https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41084/perpres-no-81-tahun-2010.

———. 2014. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”

Subandi. 2011. “Deskriptif Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan.” Harmonia Journal of Arts Research and Education.

Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdana.

Yenti, E, and S A Fitri. 2014. “Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Balance Scorecard Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar Oleh: Elfina Yenti*, Sri Adella Fitri*.” Juris 13(2): 184–204.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Editorial Office:

Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184