Analisa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19

Authors

  • Citra Ramadhani Ayu Nur Virdanti Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD" Yogyakarta
  • R. Widodo Triputro Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD" Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.35

Abstract

The preparation of the LPPD is a form of accountability for the administration of local government in Sleman Regency for one year. This is mandatory because it has been stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In addition, the results of the collection of LPPDs to the Central Government will be used as a reference for policy-making on regional problems as well as an early detection tool for national policy problems.

References

Aan Komariah, Djam’an Satori (2014) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Badrudin, R. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.

Bungin, Burhan. (2013). Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Sidoarjo: Kencana.

Djaenuri. (2012) . Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat.

Halim, Abdul., (2012). Akuntansi Keuangan Daerah, Keempat. Jakarta : Salemba Empat.

Halim Abdul. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta. Salemba Empat.

Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Vol.2 No.1 Universitas Hassanuddin: Makasar.

Halim, Abdul, dan M. Syam Kusufi., (2017). Teori, Konsep dan Aplikasi-Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi.(2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.

Mardiasmo., (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi.Yogyakarta: C.V ANDI

Moh. Nazir. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Raba, Manggaukang. (2006). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang : UMM Press.

Supriatna, H. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilita Perusahaan Manufaktur Publik. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 17.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.

Sukmadinata,N.S.(2015).Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Perundang – undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan

Downloads

Published

2022-08-21

How to Cite

Virdanti, C. R. A. N., & Triputro, R. W. (2022). Analisa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 3(2), 135–143. https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.35