Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Reformasi Birokrasi Melalui Absensi QR Code Pada Pemerintah Kota Dumai
DOI:
https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.437Keywords:
SPBE, Reformasi Birokrasi, Absensi QR Code, Good GovernanceAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung reformasi administrasi melalui pelaksanaannya. absensi berbasis kode QR di Pemerintah Kota Dumai. Melalui analisis literatur, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan yang diperoleh mengungkapkan bahwa implementasi kode QR dapat meningkatkan disiplin pegawai, akurasi data, dan efisiensi administrasi. Implementasi Ini sekaligus memperkokoh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, indeks SPBE Kota Dumai hingga kategori tertentu merupakan indikasi yang sangat baik dari komitmen pemerintah untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan elektronik secara berkelanjutan. Implementasi SPBE melalui penggunaan kode QR berkontribusi pada reformasi administrasi yang lebih efektif dan efisien bagi pemerintah.
References
Aksayeth, M. B. Wasis, F. (2025). Sistem Informasi Absensi Karyawan Berbasis Mobile dengan Fitur Geolocation dan Pengelolaan Data Pegawai Berbasis Website Abstrak. 5(2), 97–106.
Anas, Fahmi, Shodikin, A. S. (2025). Reformasi Birokrasi dan Merit Sistem Pemerintahan Daerah (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Lamongan). 17(1).
Anggraini, J., & Oktadinna, N. K. (2025). Economics ( JBFE ) Transformasi Sumber Daya Manusia dalam Era Industri 5 . 0 : Tantangan dan Peluang Pengembangan Karyawan.
Arief, Assaf, M. Y. A. (2021). Kajian Literatur ( Systematic Literature Review ): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ). 8(1), 1–6.
Choirunnisa, L. Rohmah, E. I. (2023). PERAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK ( SPBE ) DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA UIN Sunan Ampel Surabaya Pendahuluan Dalam era digital yang semakin berkembang pesat , pemerintah di seluruh dunia mencari cara untuk menin. 3.
Diana. (2021). Absensi di Pemko Dumai Pakai QR Code. https://riaupos.jawapos.com/dumai/2108200019/-
Dimar, I. C. (2025). ( SPBE ) TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG ( Skripsi ) Oleh : INEZ CAHYA DIMAR PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ( SPBE ) TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BA.
Ferdika, Rengga, R. D. N., & Nasution, R. D. (2020). PENERAPAN E-ABSENSI DI KABUPATEN PONOROGO CHANGES IN ORIENTATION OF EMPLOYEE MOTIVATION IN THE APPLICATION OF E-ABSENSI IN PONOROGO DISTRICT.
Gultom, F. A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI ONLINE DALAM SKRIPSI Oleh : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.
Hapsari, A., & Permana, I. (2025). The Implementation of Data Interoperability Services in the Government of West Sumatra Province. The Future of Education Journal, 4(7), Page. https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index
Harahap, A. A. Saptari, M. A. (2025). Sistem Informasi Absensi Magang Berbasis Website Menggunakan Qr Code pada Bagian SDM dan Sistem Manajemen PT Perkebunan Nusantra IV Regional II Medan. 9(2), 48–63.
Harjianto, A. R. S. (2024). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH PEMERINTAHAN DESA BULUAGUNG SILIRAGUNG BANYUWANGI DALAM PELAYANAN PUBLIK. 16(2), 43–52.
Hidayah, E. S. Sulawesi, P. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 4(2), 49–67.
Ilham, A. R. Gusty, R. (2020). SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ( SPBE ) SEBAGAI PILAR GOOD GOVERNANCE : REFLEKSI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM ( SPBE ) AS A PILLAR OF GOOD GOVERNANCE : A REFLECTION ON LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT.
Kencono, B. D. Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital : Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) di Indonesia. 7, 1498–1506.
Komarudin, D. Setiawan, S. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) sebagai Instrumen Inovasi Pemerintah Daerah dalam Menjamin Ketahanan Pangan Berkelanjutan. 8(2), 575–583.
Nurhidayat, I. (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. 1, 40–52.
Rahmadi, Muhamad Hanan, E. T. R. (2025). Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Transformasi Digital Manajemen SDM di Instansi Pemerintah : Adaptasi ,. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora, 113–121.
Rahmawati, Siti Indah, Eka Putri Rahayu, Murni, E. (2025). IMPLEMENTASI APLIKASI PRESENSI SIMPEGNAS SEBAGAI PENGGANTI E-. 2, 401–423.
Rusdy, R.M. Iman Rifai, S. F. (2023). PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. 95, 218–239. https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351
Sari, N. D. (2023). KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH. 1–14.
Sukawati, I. K. Mahasaraswati, U. (2022). Jurnal Discretie : Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance berbasis Partisipasi Masyarakat Jurnal Discretie : 3(3), 170–181.
Tasya. (2025). Indeks SPBE Kota Dumai 2025 Capai 4,02. https://rri.co.id/pekanbaru/info-pemda/2091632/indeks-spbe-kota-dumai-2025-capai-4-02#google_vignette
Wardana, R. Online, A. (2025). Good Governance di Era Digital : Pemerintah Kabupaten Sumedang Sebagai Model Transformasi Pelayanan Publik. 7(1), 66–80.
Wirawan, D. G. Tjenreng, Z. (2025). Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. 5(1), 179–193.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rahmi Hayati, Mesi Yendara, Rica Insira, Nabila Wajihah, Erinaldi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This journal is based on the work at https://villages.pubmedia.id/index.php/villages under license from Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. You are free to:
- Share – copy and redistribute the material in any medium or format.
- Adapt – remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms, which include the following:
- Attribution. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- ShareAlike. If you remix, transform or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions. You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Information for authors
The author should be aware that by submitting an article to this journal, the article's copyright will be fully transferred to Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. Authors are allowed to resend their manuscript to other journals or intentionally withdraw the manuscript only if both parties (Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa and Authors) have agreed on the issue. Once the manuscript has been published, authors are allowed to use their published article under Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa copyrights.
All authors are required to deliver the agreement of license transfer once they submit the manuscript to Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. By signing the agreement, the copyright is attributed to this journal to protect the intellectual material for the authors. Authors are allowed to share, copy and redistribute the material in any medium and in any circumstances.
• Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa is licensed under an International License
