Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa terakreditasi peringkat 5 (SINTA 5). Journal Title Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa ISSN 2721-3749 DOI Prefix Prefix 10.47134 by Crossref Editor in Chief Andri Putra Kesmawan Publisher Indonesian Journal Publisher Type of Review Blind Review Citation Analysis Google Scholar index, Google Scholar Profile Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa is officially registered in the Centre for Data and Scientific Documentation (PDDI), Indonesia Institute of Science with ISSN Number 2721-3749 (online). Starting in 2019, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (villages) would be published two times a year (March, and August). All submitted manuscripts will be initially reviewed by editors and are then evaluated by a minimum of two National and or International Reviewers through the blind review process. This is to ensure the quality of the published manuscripts in the journal. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa has been accredited as a scientific journal by the The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology: 2025-2029 (Vol 6 No.2 2025-Vol 6 No.2 2029): SINTA 5. Accreditation certificate The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
This journal is based on the work at https://villages.pubmedia.id/index.php/villages under license from Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. You are free to: Share – copy and redistribute the material in any medium or format. Adapt – remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms, which include the following: Attribution. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike. If you remix, transform or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions. You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. Information for authors The author should be aware that by submitting an article to this journal, the article's copyright will be fully transferred to Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. Authors are allowed to resend their manuscript to other journals or intentionally withdraw the manuscript only if both parties (Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa and Authors) have agreed on the issue. Once the manuscript has been published, authors are allowed to use their published article under Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa copyrights. All authors are required to deliver the agreement of license transfer once they submit the manuscript to Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. By signing the agreement, the copyright is attributed to this journal to protect the intellectual material for the authors. Authors are allowed to share, copy and redistribute the material in any medium and in any circumstances. • Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa is licensed under an International License
Analisis Peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yang mencakup dimensi kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan publik berbasis bukti belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2024, Balitbangda menghasilkan 11 kajian, namun hanya 2 kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Pada dimensi kewenangan, Balitbangda telah melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada dimensi tujuan, lembaga telah berupaya menghasilkan kajian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, pada dimensi pelaksanaan tugas, proses penyusunan kajian telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait. Namun, pada dimensi tanggung jawab masih ditemukan kelemahan, terutama dalam aspek evaluasi, monitoring, dan pengendalian mutu hasil kajian sehingga berdampak pada rendahnya implementasi rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, evaluasi, serta peningkatan kualitas hasil kajian agar rekomendasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah.
Copyright (c) 2026 Aliyah Zahra Fitri, Andri Marta, Kris Ari Suryandari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Menimbang Rasionalitas Nasdem dalam Usulan Penetapan IKN Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya mewujudkan dimensi pembangunan, tetapi juga menghasilkan dinamika kontestasi politik yang kompleks di antara partai-partai dalam sistem demokrasi multipartai di Indonesia. Di tengah ketidakpastian seputar status IKN, Partai NasDem mengusulkan agar wilayah IKN ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai alternatif administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas politik di balik usulan tersebut dan menguji kelayakannya sebagai sebuah kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka analisis: Tipologi Tujuan Partai Politik dari Kaare Strøm—yang membedakan orientasi pencarian suara (vote-seeking), pencarian jabatan (office-seeking), dan pencarian kebijakan (policy-seeking) sebagai teori utama (grand theory) untuk membedah motif strategis NasDem—serta Instrumental Values Framework dari Weimer dan Vining, yang menempatkan kelayakan politik, administratif, dan teknis sebagai prasyarat instrumental bagi terwujudnya kebijakan publik yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis isi terhadap dokumen kebijakan dan laporan media daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa usulan NasDem tidak memenuhi kriteria kelayakan kebijakan karena adanya pertentangan hukum dengan regulasi IKN yang sudah ada, ketidaksesuaian teknis antara rancangan infrastruktur dan fungsi yang diusulkan, serta minimnya dukungan politik dari aktor-aktor terkait. Lebih lanjut, dari perspektif Strøm, usulan tersebut mencerminkan kombinasi orientasi pencarian suara (vote-seeking) dan pencarian jabatan (office-seeking) daripada pencarian kebijakan (policy-seeking) yang substantif. Oleh karena itu, rasionalitas NasDem dapat dipahami sebagai rasionalitas politik alih-alih teknokratis.
Copyright (c) 2026 Najwa Annisa Balqis, Nadia Vega Hermawan, Za'im Baihaqi Nursetyo, Maizia Hariyanti Zahra, Tiara Egellina Hasugian, Muhammad Farel Adrian, Lafina Prima Nufaliha, Dhandy Rahmat Lingga, Raihan Raditya, Abdul Ghofur https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Pencegahan Peredaran Barang Ilegal
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) demi mencegah beredarnya barang ilegal yang berpotensi menimbulkan korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode studi kasus. Data yang diperoleh melalui literatur ilmiah, laporan resmi, dan berita yang relevan. Menurut hasil penelitian, DJBC telah menerapkan pengawasan fisik, administratif, dan digital berbasis teknologi seperti CEISA 4.0 dan Trade AI untuk mendukung pengawasan keapebean. Tapi, efektivitas pengawasan belum optimal karena masih terdapat penyelundunpan barang ilegal, manipulasi dokumen, dan korupsi dalam proses pengawasan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi lemahnya pengawasan, di antaranya yaitu lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, serta faktor teori GONE. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengawasan internal, optimalisasi teknologi digital, peningkatan integritas aparatur, serta penegakkan hukum yang tegas dan konsisten agar pengawasan DJBC dalam mencegah peredaran barang ilegal dan praktik korupsi dapat lebih efektif
Copyright (c) 2026 Atika Sari, Nasywa Nathania Maheswari, Wahdah Aulia Zahra, Naila Salsabila, Softy Tenorita https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kepemimpinan Perempuan dalam Kebijakan Fiskal: Studi Sri Mulyani Indrawati dalam Perspektif WID, WAD, dan GAD
Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dalam kebijakan fiskal Indonesia melalui perspektif Women in Development (WID), Women and Development (WAD), dan Gender and Development (GAD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan data sekunder melalui studi dokumentasi serta penelusuran pustaka. Analisis dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Sri Mulyani mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan negara. Perspektif WID menunjukkan keberhasilan perempuan memasuki ruang kebijakan strategis, perspektif WAD menyoroti kontribusi kebijakan fiskal terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, sedangkan perspektif GAD menunjukkan upaya pembangunan responsif gender melalui gender responsive budgeting meskipun masih menghadapi hambatan struktural. Penelitian menyimpulkan bahwa representasi perempuan dalam posisi strategis penting bagi pembangunan inklusif, namun belum cukup menciptakan kesetaraan gender substantif tanpa perubahan struktur kebijakan dan relasi kekuasaan.
Copyright (c) 2026 Canda Della Agustia Disy, Salwa Adina Zafira, Putri Salsadila, Aniqotul Ummah, Chomariyana Kartika Hesti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Pelayanan Administrasi KTP-el di Kabupaten Kupang, NTT: Analisis Good Governance dalam Pelayanan Publik
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif pelayanan administrasi KTP Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Kupang dari sudut pandang pemerintahan yang baik dan menemukan hambatan utamanya. Penelitian ini menyelidiki literatur primer dan sekunder tentang tata kelola publik dengan menggunakan metode studi kepustakaan kualitatif. Menurut hasil penelitian, layanan KTP-el di Kabupaten Kupang masih dalam fase transisi dan belum sepenuhnya efektif. Meskipun program "jemput bola" telah digunakan untuk mendorong prinsip responsivitas, aspek akuntabilitas dan transparansi masih lemah, ditandai dengan ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen dan keterbatasan masyarakat pelosok untuk mendapatkan akses ke informasi. Kendala geografis, infrastruktur internet yang terbatas (blank spot), ketidaksinkronan aturan pusat-daerah, dan kurangnya kemampuan teknis karyawan merupakan penghambat utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian peraturan dan peningkatan infrastruktur dasar harus dibarengi dengan inovasi teknologi. Diusulkan agar pemerintah Kabupaten Kupang meningkatkan desentralisasi layanan di tingkat kecamatan untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang adil, jujur, dan jelas.
Copyright (c) 2026 Nataliana Sensi, Maria Mirayanti Hago, Edelfina Apolonia kuza, Faransina Letma, Maria Indrawati Sanan, Nelson Alberto Selan, Fadil Mas’ud Mas’ud https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peranan Koordinasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II M Hasan Palembang
Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut sebagai upaya menyerasikan tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Koordinasi sangat penting bagi suatu Instansi dalam pelaksanaan tugas masing – masing pegawai baik pimpinan, bawahan hingga sesama atasan dan sesama bawahan sekalipun yang berada pada subbag/ subbid yang berbeda agar dapat terkoordinasi dengan baik. Koordinasi yang kurang optimal dapat mengakibatkan pegawai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan tepat waktu karena kurangnya kerjasama antar personil pada Instansi yang pada akhirnya mengakibatkan tidak efisiennya pekerjaan karena keterlambatan pengerjaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis deskriptif, keabsahaan data menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa Peranan Koordinasi dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II M Hasan Palembang masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari masih adanya beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti ketepatan waktu kerja, kualitas pelayanan, dan kemandirian pegawai, dan kualitas SDM yang masih rendah, meskipun sudah ada upaya koordinasi melalui apel, evaluasi bulanan, dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih efektif untuk mencapai kinerja pegawai yang optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.
Copyright (c) 2026 Heru Adi Putranto, Fina Dian Arini, Citra Iasha, A. Ridhuan Habena, Verra Octarinna https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kualitas Layanan Publik Digital Pada Layanan LAPOR MAS WAPRES
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan publik digital yang disediakan oleh Lapor Mas Wapres dengan menggunakan model SERVQUAL yang mencakup lima dimensi, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui analisis dokumen dan berbagai temuan terkait implementasi layanan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan kualitas layanan pada seluruh dimensi SERVQUAL. Pada dimensi Tangibles, antarmuka pengguna dan fitur aksesibilitas belum sepenuhnya ramah bagi pengguna. Pada dimensi Reliability dan Responsiveness, ketidakkonsistenan tindak lanjut pengaduan, keterbatasan jam operasional, serta dominasi respons otomatis mengurangi efektivitas komunikasi dengan pengguna. Selain itu, pada dimensi Assurance ditemukan bahwa transparansi terkait perlindungan data pribadi dan mekanisme penanganan pengaduan masih belum optimal. Sementara itu, dimensi Empathy menunjukkan bahwa layanan belum sepenuhnya mampu memberikan perhatian yang personal dan inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan layanan publik digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform teknologi, tetapi juga oleh kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan pengguna melalui layanan yang andal, responsif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan warga negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan layanan publik digital yang lebih berkualitas dan berpusat pada pengalaman masyarakat
Copyright (c) 2026 Rohmadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perbandingan Reformasi Birokrasi dan Kinerja Pelayanan Publik di Indonesia dan Singapura
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan reformasi birokrasi serta kinerja pelayanan publik di Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap 15 sumber referensi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penguatan manajemen kinerja, penerapan prinsip good governance, serta transformasi digital. Singapura menunjukkan keunggulan dalam hal efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, yang didukung oleh sistem digital governance yang terintegrasi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi teknologi, serta implementasi reformasi yang belum merata. Namun demikian, Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh integrasi antara manajemen kinerja, good governance, dan transformasi digital.
Copyright (c) 2026 Erinaldi, Rizka Fitri Aulia Lubis, Grascyella Cintiya Marito, Niken Larasati, Dymas Aditya Putra Kaharuddin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi E-Government Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas, Transparansi, Dan Kepuasan Masyarakat Di Era Society 5.0
Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi pelayanan publik melalui penerapan e-government sebagai bagian dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui penerapan e-government pada Kantor Imigrasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di era Society 5.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang memanfaatkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait implementasi e-government dan pelayanan publik digital. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, seleksi, dan pengkajian literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi pelayanan publik berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan keimigrasian melalui percepatan proses administrasi paspor, kemudahan akses layanan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Keberhasilan implementasi e-government dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, kualitas sumber daya manusia yang kompeten, tingkat literasi digital masyarakat yang terus berkembang, serta penerimaan pengguna terhadap layanan digital yang semakin meningkat. Selain itu, sistem pelayanan yang responsif, inklusif, dan mudah digunakan terbukti mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara signifikan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam jangka panjang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong keberhasilan transformasi digital layanan publik. Dengan demikian, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pengguna menjadi strategi penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik berbasis digital di era Society 5.0.
Copyright (c) 2026 Erinaldi, Ade Rindi Ely, Dita Sofia, Riska Ayu Fitri, Ade Candra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Kompetensi Komunikasi Aparatur dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi komunikasi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat Di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif metode explanatory research. Data dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih. Alat analisis SPSS digunakan untuk menganalisis data: Uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda. Uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan komunikasi aparatur dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah 59,2% menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh kompetensi komunikasi dan kualitas pelayanan, sementara sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan kompetensi komunikasi aparatur dan kualitas pelayanan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
Copyright (c) 2026 Sarah Dwi Angraini, Raisa Hillia Aini Syifa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Disfungsi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Indonesia: Analisis Aktor Kebijakan dalam Ketidaktepatan Sasaran dan Upaya Reorientasi Pro-Rakyat
Kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia dirancang untuk membantu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan energi dengan harga terjangkau. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab disfungsi kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif teori aktor dalam kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi aktor negara dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya sistem pengawasan distribusi, serta adanya distorsi kepentingan dari aktor pasar menjadi faktor utama yang menyebabkan subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan data penerima subsidi yang akurat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan turut memperburuk efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kebocoran subsidi yang justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada kolaborasi antar-aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Selain itu, digitalisasi data penerima subsidi serta penguatan mekanisme pengawasan distribusi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas kebijakan subsidi LPG 3 kg sehingga lebih berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Copyright (c) 2026 Afni Wulandari, Nora Eka Putri, Lince Magriasti, Yulhendri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Akuntabilitas Publik dalam Implementasi Digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di DKI Jakarta
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data nasional utama yang dijadikan acuan pemerintah dalam penetapan penerima program bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi DTKS di Provinsi DKI Jakarta serta kontribusinya terhadap akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi dokumentasi dan analisis data sekunder yang mencakup periode 2017-2023. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi DTKS telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi dan keterlacakan data secara kelembagaan. Namun demikian, akuntabilitas publik yang substantif belum terwujud secara optimal. Terdapat empat persoalan utama yang teridentifikasi: pertama, persistensi inclusion error pada kisaran 20-30% yang mengindikasikan masih masuknya penerima yang tidak berhak; kedua, exclusion error pada kisaran 30-40% yang menunjukkan kelompok rentan belum terjangkau sistem secara memadai; ketiga, proses validasi di tingkat RT dan RW yang rentan terhadap subjektivitas akibat absennya protokol terstandarisasi; dan keempat, keterbukaan data penerima kepada publik yang masih sangat terbatas sehingga menghambat pengawasan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut penelitian ini merekomendasikan, penguatan integrasi data lintas lembaga untuk meminimalkan error data, standarisasi mekanisme validasi lapangan guna mengurangi subjektivitas, serta perluasan akses publik terhadap data penerima sebagai bentuk transparansi. Langkah-langkah ini dipandang krusial untuk mengoptimalkan DTKS sebagai instrumen tata kelola yang akuntabel dan berkeadilan
Copyright (c) 2026 Syafina Ainur Yusup, Alfi Mubarok, Rayhan Ibnu Hafiz, Fatkhuri, Maisarah Mitra Adrian https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik: Studi Kasus KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi pelayanan publik serta strategi penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung pelayanan berbasis digital di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), serta berbagai aplikasi administrasi berbasis elektronik mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, memperkuat transparansi informasi, meningkatkan akuntabilitas layanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keagamaan. Meskipun demikian, pelaksanaan digitalisasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama rendahnya literasi digital sebagian masyarakat serta keterbatasan kualitas infrastruktur jaringan internet yang belum merata. Untuk mengatasi hambatan tersebut, KUA Kecamatan Camplong menerapkan berbagai strategi penguatan kapasitas aparatur, antara lain melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan pembelajaran kolaboratif antarpegawai guna meningkatkan kompetensi digital dan kualitas pelayanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan ketersediaan teknologi dalam mendukung keberhasilan transformasi pelayanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor strategis dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Siti Fatima, Hayat, Taufiq Rahman Ilyas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Studi Komparatif Sistem Administrasi Publik: Analisis Efektivitas Birokrasi Di Jepang Dan Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan e-government di Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada penentuan perbedaan paling mencolok dalam metodologi, kemajuan, dan hambatan yang dihadapi kedua negara saat ini. Metode penelitian kualitatif digunakan, dan data dikumpulkan melalui kajian literatur yang relevan dari berbagai jurnal dan artikel yang berkaitan dengan subjek ini. Negara-negara seperti Indonesia dan Jepang telah secara progresif meningkatkan kerangka kerja e-government mereka sebagai respons terhadap integrasi global dan kemajuan teknologi informasi. Sistem ini berorientasi bagi penguatan efisiensi, kemudahan, serta transparansi pemerintah. Konsep pemerintahan elektronik merupakan suatu terobosan teknologi yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan layanan dan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat melalui internet atau jejaring sosial, yang bertautan dengan isu yang dikelola pemerintah. Jepang memiliki jejaring teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat kuat, dibuktikan dengan banyaknya individu yang menggunakan ponsel pintar dan akses internet yang sangat baik. Di sisi lain, Indonesia terus menghadapi tantangan dalam memaksimalkan akses internet dan pemerataan teknologi informasi dan komunikasi di zona perdesaan.
Copyright (c) 2026 Erinaldi, Arifianda Cakrawinata, Chely Aninthya, Jingga Lini Feburinta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Pelayanan Online Single Submission (OSS) di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia dalam kerangka reformasi birokrasi dan penerapan Electronic Government (E-Government). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur, yang bersumber dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain belum optimalnya integrasi sistem antarinstansi, rendahnya tingkat literasi digital terutama pada pelaku UMKM, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan teknis aparatur pemerintah. Berdasarkan teori Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis memperlihatkan bahwa keempat faktor tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan OSS yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan, seperti peningkatan kualitas komunikasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kesiapan aparatur, serta penyederhanaan struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pelayanan publik berbasis digital yang lebih efektif, efisien, adaptif, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara luas.
Copyright (c) 2026 Dhea Nabila Putri Ananta, Mei Rita Makdalena Situmorang, Sumiati, Dila Erlianti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strengthening Welfare-Oriented Local Regulation Through Deliberative Policy: Evidence From Nagari Singguliang Lubuk Alung, Indonesia
This study examines how deliberative policy strengthens welfare-oriented local regulation in Nagari Singguliang Lubuk Alung, West Sumatra, Indonesia. The novelty of the study lies in integrating deliberative policy analysis, village-level policy capacity, and the distinctive institutional setting of Nagari governance, where formal village authority intersects with customary legitimacy and community-based public reasoning. Using a qualitative case-study design, the study draws on semi-structured interviews, focus group discussions, and document analysis, which were interpreted through an NVivo-informed thematic procedure. The findings show four concrete results. First, the main weakness of Nagari regulation is not the absence of formal authority, but the limited capacity to translate authority into legally coherent policy instruments. Second, stakeholder inclusion remains uneven) (customary leaders, religious figures, women representatives, youth, and community groups are recognized as important, but they are not yet systematically connected to policy drafting. Third, monitoring and feedback mechanisms remain weak, limiting policy learning after regulations are enacted. Fourth, deliberative policy is most needed in three welfare domains: peace and public order, community economic empowerment, and environmental cleanliness and sustainability. The study concludes that welfare-oriented local regulation requires simultaneous strengthening of legal drafting competence, participatory design, institutional coordination, and continuous policy learning.
Copyright (c) 2026 Zikri Alhadi, Rahmadani Yusran, Fitri Eriyanti, Hasbullah Malau, Hendri Satria, Suryanef, Karjuni Dt. Maani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Publik dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Modular Operating Theater (Mot) di Rsud Kota Dumai
Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi pengelolaan anggaran publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya pada kasus dugaan korupsi pengadaan Modular Operating Theater (MOT) di RSUD Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, literatur ilmiah, laporan lembaga negara, serta pemberitaan media yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi pustaka, dan penelusuran media, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran publik belum berjalan optimal, yang ditandai dengan keterbatasan akses informasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi publik. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip good governance dengan praktik di lapangan. Selain itu, faktor budaya birokrasi yang tertutup dan konflik kepentingan turut memperlemah implementasi transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, optimalisasi e-procurement, serta peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik.
Copyright (c) 2026 Erinaldi, Serli Mailinda, Nia Aulia Simatupang, Adinda Asra Rahmawati, Tiara Kumala Defitri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa dalam Menanggulangi Kemiskinan: Studi Literatur
Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun permasalahan kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan, masih menjadi tantangan utama. Ketimpangan antara desa dan kota serta keterbatasan akses ekonomi menyebabkan masyarakat desa lebih rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dan memberdayakan masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKTD memiliki dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena bersifat jangka pendek, keterbatasan anggaran, serta kendala dalam implementasi seperti kapasitas aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Program Padat Karya Tunai Desa dapat menjadi instrumen yang cukup efektif dalam mengurangi tekanan ekonomi masyarakat miskin, namun belum mampu menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Dinda Rizki Yanti, Anggi Agustina, Saniyyah Defna, Dila Erlianti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Krisis Global dan Dampaknya terhadap Masyarakat
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan publik dalam penanggulangan krisis global serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Krisis global yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik seperti ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menimbulkan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk kenaikan harga energi, inflasi, serta gangguan rantai pasok global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis literatur (literature-based analysis) yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga global, serta dokumen resmi pemerintah dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik, seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, dan subsidi energi, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data, ketidaktepatan sasaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kebijakan publik dalam situasi krisis juga menimbulkan dilema antara menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh digitalisasi layanan publik dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis global di masa depan.
Copyright (c) 2026 Suci Aulia, Rilla Indriani, Nurcahyati, Dila Erlianti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Dumai
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi, keterlibatan berbagai pihak, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang mencakup undang-undang, dokumen dari pemerintah, laporan resmi, artikel ilmiah, serta berita dari situs yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan indikator implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan karhutla di Kota Dumai telah berjalan, tetapi belum optimal. Komunikasi kebijakan didukung oleh patroli pencegahan, peringatan dini, rapat koordinasi, dan pelibatan masyarakat. Sumber daya masih terkendala keterbatasan sumber air, sarana pemadaman, dan kondisi cuaca. Disposisi pelaksana terlihat dari keterlibatan langsung aparat dan unsur pendukung, sedangkan struktur birokrasi menunjukkan pola kerja kolaboratif lintas sektor. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dasar hukum, dukungan kelembagaan, komitmen pelaksana, ketersediaan sumber daya, kondisi lingkungan, dan konsistensi koordinasi. Temuan ini berkontribusi pada kajian administrasi publik, khususnya dalam memahami pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah rawan karhutla.
Copyright (c) 2026 Syarifah Nadhira, Desinta Bella Irwana, Isnaini Febrianti, Dila Erlianti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Reformasi Birokrasi Melalui Absensi QR Code Pada Pemerintah Kota Dumai
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung reformasi administrasi melalui pelaksanaannya. absensi berbasis kode QR di Pemerintah Kota Dumai. Melalui analisis literatur, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan yang diperoleh mengungkapkan bahwa implementasi kode QR dapat meningkatkan disiplin pegawai, akurasi data, dan efisiensi administrasi. Implementasi Ini sekaligus memperkokoh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, indeks SPBE Kota Dumai hingga kategori tertentu merupakan indikasi yang sangat baik dari komitmen pemerintah untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan elektronik secara berkelanjutan. Implementasi SPBE melalui penggunaan kode QR berkontribusi pada reformasi administrasi yang lebih efektif dan efisien bagi pemerintah.
Copyright (c) 2026 Rahmi Hayati, Mesi Yendara, Rica Insira, Nabila Wajihah, Erinaldi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hyperreality and the Epistemological Crisis of Contemporary Communication: A Philosophical Review of the Ethical Philosophy of the Islamic Broadcasting Ecosystem in the Post-Truth Era
The ontological and epistemological transformations which occurred in the digital media ecosystem have created a communication disruption which reduces objective truth to a hyperreality commodity through its philosophical assessment. The study seeks to dismantle post-truth communication ethics problems while building an Islamic broadcasting system according to ethical principles. The study employs library research methods to examine philosophical texts and communication ethics using a philosophical hermeneutic methodology. Current digital communication systems operate as simulacra because users cannot distinguish between actual existence and virtual creation which leads to an ethical void that follows algorithmic patterns and constant online connections. Islamic broadcasting which depends on the values of liberation and truth (al-haqq) encounters major difficulties when prophetic messages transform into public entertainment. The study presents a new framework for communication ethics which combines tabayyun epistemological knowledge with discourse ethics to counteract common information practices. Islamic communication ethics serve two purposes established through their role as moral behavior guidelines and their function as a system which helps individuals restore their dignity when they experience technological disconnection
Copyright (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
The Crisis of Communication Ethics in the Post-Truth Era: A Review of Islamic Moral Philosophy on the Phenomenon of Digital Simulacra
Modern communication today exists in a highly controlled setting which combines algorithm-driven content delivery with artificial media and the rise of post-truth falsehoods. Digital simulacra enable people to confuse actual existence with virtual existence which results in false information and knowledge division and public trust erosion. This study examines how the post-truth era creates an ethical crisis for communication through Jean Baudrillard's simulacra theory while Islamic moral philosophy serves as an alternative ethical system. The study uses qualitative library research methods to examine current research articles and philosophical works and academic texts that focus on digital communication and post-truth cultural practices and communication ethics and Islamic knowledge systems. Digital simulacra and algorithm-based communication systems create hyperreality but they also disrupt established truth standards and traditional ethical systems. Islamic moral philosophy provides a complete normative system through its fundamental concepts of al-haqq (truth) and shiddiq (truthfulness) and amanah (trustworthiness) and tabayyun (verification) and prophetic communication ethics and Qur’anic principles of al-qaulan. These principles provide ethical guidance for strengthening information integrity, promoting responsible digital citizenship, and cultivating an akhlak based digital ecosystem. The study introduces Digital Prophetic Communication Ethics as a reconstructive framework which helps solve the ethical and epistemological issues arising from present-day digital communication.
Hyperconnectivity and Spiritual Alienation: An Islamic Epistemological Approach to Cyberspace Ethics
This study examines the ethical crisis of hyperconnectivity and its implications for spiritual alienation within contemporary cyberspace. It argues that digital platforms are not neutral communication channels, but socio-technical environments shaped by algorithms, visibility, speed, and symbolic power. Through a qualitative library research design, this article analyzes recent national and international scholarship on digital ethics, Islamic epistemology, cyberculture, intrapersonal communication, and spiritual well-being. The study employs reflexive content analysis, critical discourse analysis, and philosophical hermeneutics to interpret the relationship between digital overload, post-truth communication, and the weakening of the qalb. The findings indicate that hyperconnectivity produces cognitive fragmentation, dependence on external validation, and a reduction of reflective practices such as tafakkur, muhasabah, and dhikr. To address this crisis, the article reconstructs Islamic communication ethics through the integrated lenses of Bayani, Burhani, and Irfani epistemology. Bayani ethics strengthens verification and truthful speech; Burhani ethics cultivates critical algorithmic literacy; and Irfani ethics protects spiritual intention and self-discipline. The study proposes a Theocentric-Anthropocentric model of cyberspace ethics, positioning digital interaction as a moral responsibility before God, the self, and society. This framework offers a spiritually grounded alternative to secular digital ethics by prioritizing truth, dignity, wisdom, and public benefit in online life today.
Regulating the Algorithmic Panopticon: A Critical Library Research on Islamic Communication Policy and Digital Media Ethics in the Era of Hyperconnectivity
This study examines the ethical and regulatory challenges of hyperconnected digital media by integrating critical media theory with Islamic communication ethics. Using a critical textual-library methodology, the research analyzes scholarly literature, regulatory documents, digital policy texts, and Islamic normative sources related to algorithmic governance, post-truth communication, and public accountability. The findings show that traditional broadcasting regulation is increasingly inadequate because digital communication is now shaped by global platforms, OTT services, recommender systems, and algorithmic visibility. The study also finds that hyperreality and post-truth dynamics intensify ethical crises by allowing emotionally charged, divisive, and misleading content to gain influence through engagement-based amplification. In response, this article argues that Islamic principles such as tabayyun, qaulan sadida, amanah, and maslahah can provide a normative foundation for digital policy. The study proposes an ethical co-regulation model based on state oversight, civil society participation, platform transparency, algorithmic auditing, and freedom-of-expression safeguards to protect the digital public sphere. Its main contribution is a hybrid regulatory framework that links technological accountability with moral-spiritual responsibility in Islamic broadcasting
The Ethics by Design Paradigm in Communication Regulation: Countering the Hegemony of Falsehood in Synthetic Media Architecture
This study examines the hegemony of falsehood in synthetic media and the limitations of conventional communication regulation in the age of generative artificial intelligence. Using a critical library-based method, the research synthesizes recent national and international literature, regulatory documents, and platform policy texts to analyze deepfakes, AI-generated disinformation, and post-facto legal responses. The findings show that synthetic media transforms falsehood from a representational distortion into an algorithmically produced reality that is scalable, personalized, and difficult to verify. Indonesia’s current cyber-regulatory framework, including the Electronic Information and Transactions Law, remains largely reactive because it intervenes after harmful content has circulated. This creates epistemological and legal gaps involving velocity, accountability, intent, and platform responsibility. The study proposes Ethics by Design as a future communication policy paradigm that embeds transparency, traceability, algorithmic accountability, privacy protection, and human oversight into system architecture. It concludes that effective synthetic media governance requires shifting from Lex Scripta to Lex Informatica through co-regulation among the state, industry, academics, and civil society.
Institutionalization of Algorithmic Tabayyun: Integration of Maqashid Sharia as the Philosophical Foundation for Regulation of Transnational Media Platforms
The rapid growth of synthetic media, deepfakes, generative artificial intelligence, and transnational platform algorithms has produced a crisis of digital authenticity, where public communication is increasingly shaped by opaque systems that blur truth, manipulation, and fabrication. This study formulates Algorithmic Tabayyun as a normative framework for Islamic communication ethics and transnational media governance. Using qualitative library research, critical discourse analysis, and thematic Qur’anic interpretation, it examines synthetic media, algorithmic accountability, platform regulation, and Maqasid Sharia. The findings show that secular regulatory models remain limited because they frame digital harm as technical, administrative, or post-facto legal problems, while overlooking moral responsibility, human dignity, public reason, and corporate intention behind engagement-driven algorithms. Algorithmic Tabayyun expands Qur’anic information verification from individual ethics into institutional mechanisms requiring source validation, algorithmic transparency, bias detection, and social impact assessment. By integrating Maqasid Sharia, it protects reason, religion, dignity, privacy, and wealth from misinformation, hate speech, reputational harm, and surveillance capitalism across national, regional, and global regulatory contexts today. These reforms strengthen accountability within contemporary digital societies
Simulacra of Pity and The Death of Epistemic Authority: A Literature Review of The Philosophical Islamic Communication Regarding The Hyperreality of Preaching In The Post-Truth Era
This study examines how digital hyperreality and post-truth culture reshape Islamic communication and broadcasting in contemporary cyberspace. It argues that digital da’wah is no longer only a shift from physical pulpits to online platforms, but a structural transformation of religious meaning, authority, and public reasoning. Using a qualitative library-based design, the research analyzes recent scholarly works on digital da’wah, religious influencers, epistemic authority, Islamic communication ethics, platform governance, and communication regulation. The study applies qualitative content analysis and critical discourse interpretation to identify how algorithmic visibility, audience engagement, symbolic performance, and misinformation influence Islamic messages in digital public spaces. The findings show that digital da’wah may expand access to religious knowledge, yet it also risks commodifying piety, weakening scholarly authority, and reducing complex Islamic teachings into emotional and fragmented content. To address this crisis, Islamic communication philosophy offers ethical principles such as qaulan sadida, qaulan baligha, tabayyun, and amanah as foundations for truthful and responsible communication. The study proposes that future Islamic communication policy must combine digital literacy, epistemic accountability, algorithmic transparency, and ethical co-regulation to protect truth, dignity, public trust, and religious authority in the post-truth era. It strengthens Islamic broadcasting studies by linking ethics, regulation, and platform accountability.
Reconstructing Digital Uzlah as an Intrapersonal Communication Strategy: An Islamic Ethical Response to the Pathology of Hyperconnectivity
This article examines digital uzlah as an Islamic communication ethic for responding to hyperconnectivity, algorithmic distraction, and the weakening of intrapersonal communication in contemporary society. Using qualitative library research, the study analyzes classical Islamic ethical thought, communication theory, critical media studies, and recent literature on digital detox, social media addiction, phubbing, echo chambers, self-control, and digital well-being. The analysis applies qualitative content analysis, critical discourse analysis, and philosophical hermeneutics to reinterpret uzlah from a classical practice of withdrawal into a selective, conscious, and spiritually oriented strategy of digital self-restraint. The findings show that hyperconnectivity converts attention into an economic resource, intensifies dependence on notifications and social validation, and reduces the reflective space needed for self-awareness, moral judgment, and remembrance of God. Digital uzlah is therefore proposed as a practical framework consisting of temporary disconnection, digital spatial curation, and cognitive curation. These practices help users filter harmful content, resist algorithmic pressure, reclaim time, and restore inner dialogue. The study concludes that digital uzlah is not technological rejection, but an ethical discipline that enables Muslims to use digital media with awareness, self-control, truthfulness, and spiritual responsibility in the post-truth era. It contributes to communication studies by linking spirituality, media ethics, and resilience
Algorithmic Authority and the Commodification of Religion: A Literature Review of the Shifting Islamic Broadcasting Ecosystem in the Artificial Intelligence (AI) Era
This study examines the transformation of Islamic Communication and Broadcasting in the era of Artificial Intelligence by focusing on algorithmic authority, religious commodification, and ethical crises in post-truth digital media. Using a qualitative library research design and critical discourse analysis, this article analyzes recent academic literature on AI-based da’wah, digital religion, platform capitalism, religious authority, and Islamic communication ethics. The findings show that AI and platform algorithms do not merely function as technical tools for producing and distributing religious content; they also act as curatorial powers that shape visibility, legitimacy, and public trust in Islamic messages. This transformation shifts religious authority from sanad-based scholarly transmission toward algorithmically amplified popularity, creating risks of misinformation, sensationalism, and weakened epistemic responsibility. The study also finds that Islamic broadcasting is increasingly absorbed into the logic of digital commodification, where religious symbols, sermon clips, and preacher branding are repackaged as attention-based commodities. In response, this article proposes a critical-paradigmatic reconstruction of Islamic Communication and Broadcasting through AI literacy, ethical platform governance, maqaṣid-oriented digital infrastructure, and social-impact-based evaluation. The success of digital da’wah should therefore be measured not only by virality and audience reach, but also by truthfulness, moderation, verification, social cohesion, and spiritual responsibility
Communication Anxiety Management in Islamic Missionary Organizations: A Literature Study on Communication Effectiveness in the Hyperconnectivity Era
The contemporary world creates challenges for Islamic preachers due to constant global connectivity and the rapid circulation of false information. This study examines how da’wah communicators manage anxiety while delivering religious messages in digital spaces. The research applies a qualitative library method by reviewing scientific journals, theoretical books, and academic publications on communication psychology and digital media published between 2020 and 2026. Content analysis and hermeneutic criticism are used to interpret the data, while Western communication theories are combined with Islamic interpretative perspectives. The findings show that many preachers experience anxiety that is not merely ordinary nervousness, but may develop into serious psychological pressure. This anxiety is shaped by difficult social situations, external expectations, public judgment, and the visual culture of digital media. Therefore, da’wah activists need to transform their organizational practices by integrating psychological strategies and spiritual values. Cognitive restructuring can help reduce stress, while tawakkal and qaulan sadida strengthen sincerity, ethical speech, and emotional stability. This study proposes an integrative framework for managing internal thought and external communication.
The Dynamics of Communication Networks of Islamic Preaching Organizations in the New Media Era: A Review of the Phenomenon of Digital Preaching Trendsetters
The digital era has created a completely different way for religious messages to be distributed which has transformed the operation of da’wah authority. The system evolved from traditional institutional frameworks to contemporary virtual networks which individual users created. This research investigates how digital da’wah trendsetters use organizational communication network theory to study their activities within new media environments. Through a literature review this study wants to reconceptualize the structure of da’wah organizations that are no longer held back by institutional walls which is a boundaryless organization but instead are controlled by algorithms and the node centrality of a trendsetter. The conceptual findings show that trendsetters on social media like YouTube and Instagram and TikTok actually function as Top Management in a virtual organization! The followers in this arrangement function as subordinates who willingly choose to reproduce and distribute and validate the da’wah messages. This dynamic creates a flow of information that is just massive and it is vulnerable to algorithmic bias and the fragmentation of religious authority. This article provides a conceptual synthesis that positions da’wah social media accounts as more than just media channels. The social media accounts function as an organizational communication ecosystem which has its own organizational structure that operates through hidden power dynamics and organizational culture.